MBG di Papua Terkendala Bahan Pangan, Ikan Laut Diminta Masuk Menu

JAYAPURA, KabarSatu.id - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi tantangan yang tak lepas dari kondisi geografis dan rantai pasok pangan. Salah satu aspirasi mitra MBG adalah agar ikan laut hasil tangkapan lokal diperbolehkan menjadi sumber protein dalam menu.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan Provinsi Papua, Darna Damis, dalam Rapat Koordinasi Nasional Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (GEMAS HMD).

Menurut Darna, penerapan ketentuan bahan pangan dalam program MBG perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Papua memiliki karakter geografis kepulauan dan wilayah pesisir dengan potensi hasil laut yang melimpah.

Salah satu persoalan yang dihadapi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua adalah pemenuhan kebutuhan ikan apabila hanya mengandalkan ikan air tawar.

“Mohon jangan ada pelarangan ikan laut untuk kami di Papua. Kita memiliki hasil laut yang melimpah dan masyarakat juga berada di wilayah kepulauan serta pesisir,” ujar Darna.

Potensi Laut Papua

Darna menilai hasil laut lokal semestinya dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan protein dalam program MBG. Penggunaannya tetap dapat disesuaikan dengan standar keamanan pangan, kualitas, serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.

Ia juga mempertanyakan dasar kebijakan yang membatasi penggunaan ikan laut di Papua, sementara ketersediaan ikan air tawar dinilai sulit memenuhi kebutuhan seluruh SPPG.

“Pemerintah perlu melihat kondisi riil di lapangan. Jangan sampai standar yang dibuat secara nasional justru sulit diterapkan di daerah dengan karakter geografis seperti Papua,” katanya.

Selain persoalan ikan, mitra MBG di Papua juga menghadapi kendala ketersediaan susu yang sesuai ketentuan. Terutama susu plain tanpa tambahan perasa dan pemanis.

Keterbatasan stok tersebut berdampak pada pemenuhan menu bagi penerima manfaat. Dalam kondisi tertentu, sejumlah penerima manfaat bahkan disebut cukup lama tidak mendapatkan jatah susu.

Baca Juga: Netanyahu Tolak Rencana Damai Trump untuk Gaza

Minta Juknis Lebih Adaptif

Darna berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang penyesuaian dalam petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Menurutnya, keseragaman standar tetap penting, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi dan potensi pangan di setiap wilayah.

“Mohon BGN membuat juknis yang mengikuti kondisi daerah masing-masing,” pungkasnya.

Aspirasi dari Papua tersebut menjadi catatan dalam pelaksanaan MBG. Program nasional itu dinilai perlu berjalan dengan standar gizi yang terjaga, sekaligus memberi ruang bagi pemanfaatan pangan lokal dan menyesuaikan tantangan distribusi di daerah.

Dengan pendekatan tersebut, potensi pangan lokal Papua dapat ikut mendukung keberlanjutan program tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat.