Netanyahu Tolak Rencana Damai Trump untuk Gaza

WASHINGTON, KabarSatu.id - Rencana perdamaian terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza mendapat penolakan terbuka dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dilansir KabarSatu.id dari laporan jurnalis TIME Magazine, Rebecca Schneid, Netanyahu secara resmi menyatakan Israel menolak dokumen perdamaian 15 poin yang disusun Dewan Perdamaian Trump.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu. Ia menegaskan Israel tidak akan menjalankan rencana tersebut jika Hamas belum dilucuti.

“Saya ingin menegaskan di sini: Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu.

Menurutnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga tidak akan menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas menyerahkan senjatanya.

“Pasukan Pertahanan Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas dilucuti senjatanya,” ujarnya.

Rencana Trump dan Titik Perselisihan

Dokumen 15 poin yang dirilis Dewan Perdamaian Trump pada 31 Juli menawarkan proses perdamaian secara bertahap.

Dalam rancangan tersebut, Hamas secara bertahap menyerahkan senjata dan kekuasaannya kepada pemerintahan Palestina yang baru. Sebagai bagian dari proses itu, Israel akan menarik pasukannya menuju “garis kuning” sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani kedua pihak pada Oktober 2025.

Netanyahu sebelumnya mengakui bahwa Pemerintahan Trump telah mengirimkan draf tersebut kepada Israel. Namun, ia menyatakan pemerintahannya tidak menyetujui isi dokumen itu dan telah mengirimkan sejumlah komentar.

“Kami tidak setuju. Ini bukan draf kami. Kami telah mengirimkan komentar kami. Ini adalah posisi kami,” kata Netanyahu.

Pernyataan pada Minggu menjadi penolakan resmi dan terbuka Netanyahu terhadap rencana tersebut.

Baca Juga: MR.D.I.Y. Umumkan Juara, Seniman RI Melaju ke Asia Tenggara

Netanyahu Tolak Negara Palestina

Tak hanya menolak rencana 15 poin, Netanyahu juga kembali menegaskan sikapnya terhadap pembentukan negara Palestina.

“Selama saya menjabat sebagai Perdana Menteri, tidak akan ada negara Palestina yang didirikan, baik di Gaza maupun di Tepi Barat,” tegasnya.

Sikap tersebut berseberangan dengan arah penyelesaian politik yang dibayangkan dalam peta jalan perdamaian Trump.