Keiko Fujimori Resmi Pimpin Peru, Langsung Umumkan Darurat Kriminal dan Kerahkan Militer

kabarsatu.id - Peru memasuki babak politik baru. Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai Presiden Peru pada Selasa (28/7/2026) dan langsung mengawali pemerintahannya dengan langkah yang mengejutkan: menetapkan status darurat kejahatan kriminal di berbagai wilayah serta mengerahkan angkatan bersenjata untuk memimpin operasi keamanan nasional.

Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Fujimori memilih pendekatan keras terhadap krisis keamanan yang selama bertahun-tahun menghantui negara Amerika Selatan itu.

Dalam pidato pelantikannya di hadapan Kongres Peru, Keiko Fujimori mengucapkan sumpah jabatan sekaligus menegaskan komitmennya memimpin negara.

"Saya bersumpah bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas sebagai Presiden Republik," ujar Keiko.

Pelantikan ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan politiknya. Setelah tiga kali gagal dalam pemilihan presiden, Keiko akhirnya berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Juni 2026 dengan selisih kurang dari 50.000 suara atas kandidat sayap kiri Roberto Sánchez.

Darurat Kriminal Jadi Kebijakan Pertama

Tak menunggu lama, pemerintahan baru langsung mengeluarkan kebijakan strategis. Keiko Fujimori menetapkan status darurat sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan terorganisir yang selama dua dekade terakhir terus membebani Peru.

Baca Juga

• Harli Siregar: PKP Bukan Formalitas, Badiklat Kejaksaan Harus Jadi Mercusuar Indonesia Emas 2045
• Wajah Anggota DPRD Semarang Dicatut Penipu, Modus WhatsApp Jual Mobil hingga Motor Kian Meresahkan
• Gubernur Luthfi Instruksikan Pemetaan Sekolah Rawan Rusak, Dua SD di Jateng Segera Direvitalisasi

Melalui kebijakan tersebut, angkatan bersenjata diberi mandat memimpin operasi keamanan dan ketertiban bersama Kepolisian Nasional Peru hingga kondisi dinilai kembali terkendali.

"Selama keadaan darurat, angkatan bersenjata akan sementara memimpin operasi keamanan dan ketertiban internal, dalam koordinasi erat dengan kepolisian nasional, sampai otoritas negara sepenuhnya dipulihkan dan wilayah-wilayah tersebut dikembalikan kepada warga negara," tegas Fujimori dalam pidatonya.

Langkah itu menjadi implementasi awal dari janji kampanyenya yang dikenal dengan pendekatan "tangan besi" terhadap kelompok kriminal.

Peru Hadapi Krisis Keamanan Berkepanjangan

Pemerintahan Keiko mewarisi kondisi politik dan keamanan yang tidak sederhana. Peru selama bertahun-tahun bergulat dengan meningkatnya aksi pemerasan, pembunuhan berencana, hingga berkembangnya jaringan kriminal lokal maupun lintas negara.

Fenomena tersebut membuat isu keamanan menjadi salah satu perhatian utama masyarakat saat pemilu berlangsung. Tidak sedikit warga yang menginginkan tindakan lebih tegas untuk mengembalikan rasa aman.

Karena itu, kebijakan darurat yang diumumkan pada hari pertama pemerintahannya dipandang sebagai upaya menunjukkan bahwa pemerintahan baru ingin bergerak cepat menghadapi persoalan yang selama ini dianggap belum terselesaikan.

Paket Kebijakan Tegas

Selama masa kampanye, Keiko Fujimori telah menawarkan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada penegakan hukum secara lebih keras.

Beberapa di antaranya meliputi pembangunan penjara terpusat berkapasitas besar, deportasi migran ilegal yang terlibat pelanggaran hukum, penerapan hakim anonim untuk menangani perkara kejahatan terorganisir, hingga kewajiban bagi narapidana untuk bekerja sebagai syarat memperoleh makanan selama menjalani masa hukuman.