JAKARTA, KabarSatu.id - Pemerintah mengambil langkah cepat meredam persoalan pertambangan timah di Bangka Belitung. PT Timah Tbk untuk sementara diperbolehkan kembali membeli pasir timah hasil tambang masyarakat.
Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta.
Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pemerintah kabupaten di Pulau Belitung, PT Timah, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Kepala BPKP Muhammad Ateh, serta sejumlah unsur pemerintah pusat.
"Dari rapat tadi telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat, dan kemudian dapat di-re-stock oleh PT Timah," kata Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Tiket Semarang Zoo Cuma Rp10 Ribu, Warga Semarang Bisa Liburan Sampai Akhir Tahun
Solusi Darurat
Yusril menegaskan, kebijakan tersebut bukan keputusan permanen.
Pembelian dilakukan sebagai langkah sementara untuk menjaga kondisi Bangka Belitung tetap aman dan terkendali.
Menurut dia, PT Timah dapat menggunakan cadangan dana yang tersedia untuk menyerap timah yang diproduksi masyarakat.
"Karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi," ujar Yusril.
Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden yang mengatur persoalan pertambangan timah.
Skema pembelian oleh PT Timah akan berlangsung sampai regulasi tersebut diterbitkan.
Untuk memastikan langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, rapat menyepakati pembentukan tim kecil.
Tim ini akan dipimpin Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan dan bertugas merumuskan kebijakan serta aspek legalitas pembelian timah dari masyarakat oleh PT Timah.
"Ini sampai selesainya peraturan presiden terkait dengan masalah pertimahan," kata Yusril.
Baca Juga: Innova Terbakar Usai Masuk Parit di JLS Salatiga, Pengemudi Selamat