Kondisi warga yang masih berada di pengungsian juga perlu dicatat secara akurat agar bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan.
Bangunan pemerintahan yang terdampak juga harus masuk dalam pendataan.
Mulai dari kantor pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa perlu diperiksa untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikannya.
Langkah ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung.
Tito juga mengusulkan pembentukan dua posko utama untuk memudahkan koordinasi penanganan di Pulau Flores.
Baca Juga: Iko Uwais Muncul di Balik Momen Jackie Chan di Harbin
Posko wilayah barat ditempatkan di Labuan Bajo, sedangkan wilayah timur dapat dipusatkan di Ende dengan mempertimbangkan dukungan akses transportasi udara.
Pemerintah Pusat Siapkan Dukungan
Dalam rapat tersebut, Tito turut menyoroti kemampuan fiskal daerah yang terdampak bencana.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki keterbatasan fiskal maupun daerah yang masih memiliki ruang anggaran untuk segera digunakan dalam penanganan dampak gempa.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Penanganan harus disesuaikan dengan setiap fase kebencanaan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: MUI Kota Probolinggo Dorong Jurnal Jadi Motor Literasi
Tito meminta seluruh instansi bergerak sesuai kewenangan masing-masing dan tidak menunggu terlalu lama untuk mengambil langkah penanganan.
“Segera kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya pemetaan persoalan di sektor energi, listrik, jalan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait.