Jumat, 21 Agustus 2026

Pemprov Jateng Perkuat Ekonomi Warga Minggarharjo Lewat Program Desa Dampingan

Photo Author
Mualim Ks, KabarSatu.id
- Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07:26 WIB
Taj Yasin menghadiri pelaksanaan program Desa Dampingan yang digagas RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo. (Kabarsatu.id / Foto: Humas Jateng )
Taj Yasin menghadiri pelaksanaan program Desa Dampingan yang digagas RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo. (Kabarsatu.id / Foto: Humas Jateng )

WONOGIRI | KabarSatu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari pola penanganan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan.

Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi agar warga memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Upaya itu dilakukan melalui Program Desa Dampingan yang digagas RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen melihat langsung pelaksanaan program tersebut pada Kamis (13/8/2026).

Dalam kesempatan itu, sejumlah bantuan disalurkan kepada masyarakat sesuai hasil pemetaan kebutuhan desa.

Baca Juga: Sulut Pacu Industri Hijau, Tiga Modal Jadi Andalan Investasi

Program pendampingan mencakup berbagai bidang, mulai dari penguatan usaha masyarakat, pertanian, peternakan, kesehatan, sanitasi, hingga perbaikan hunian.

Bantuan yang diberikan meliputi peningkatan kualitas empat rumah tidak layak huni dengan nilai Rp40 juta, dukungan KUBE sebesar Rp20 juta, empat paket modal usaha senilai Rp12 juta, serta pembangunan tiga jamban senilai Rp19,11 juta.

Dukungan juga diberikan sejumlah pihak swasta. PT Djarum membantu pembangunan lima Rumah Sederhana Layak Huni dengan total nilai Rp370 juta.

Sedangkan PT Jamkrida Jateng menyalurkan bantuan untuk pembangunan 15 unit jambanisasi senilai Rp50 juta.

Secara keseluruhan, nilai bantuan dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp511,11 juta.

Baca Juga: Sahroni Kawal Kasus Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Miras

Taj Yasin mengatakan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu institusi.

Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga kesehatan, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat.

Menurutnya, intervensi dilakukan berdasarkan data dan pemetaan wilayah.

Halaman:

Editor: Mualim Ks

Tags

Artikel Terkait

Terkini

MUI Kota Probolinggo Dorong Jurnal Jadi Motor Literasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 12:39 WIB

Gempa M7,7 NTT Tewaskan 47 Warga, Ratusan Rumah Rusak

Minggu, 16 Agustus 2026 | 06:05 WIB
X