OPINI, kabarsatu.id - Istilah Londo Ireng kembali ramai diperbincangkan setelah muncul kritik terhadap perilaku kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan masyarakat. Bagi sebagian kalangan, istilah tersebut bukan lagi sekadar catatan sejarah kolonial, melainkan simbol kritik terhadap munculnya mental penjajah dalam tubuh bangsa sendiri.
Saat wawancara dengan KabarSatu.id, Dosen STAI Kuningan, Dr. Dakhori, menegaskan bahwa makna Londo Ireng tidak berkaitan dengan identitas seseorang, melainkan karakter dan cara seseorang menggunakan kekuasaan.
“Londo Ireng bukan soal siapa orangnya, tetapi bagaimana watak kekuasaan itu dijalankan. Ketika seseorang yang berasal dari rakyat kemudian menggunakan jabatan untuk menekan rakyat, di situlah kritik sosial muncul,” ujar Dakhori.
Menurutnya, bentuk penjajahan di era modern tidak selalu hadir melalui kekuatan militer atau penguasaan wilayah. Namun dapat muncul melalui sistem yang menciptakan ketimpangan, penguasaan sumber daya, serta kebijakan yang membuat sebagian masyarakat merasa tidak mendapatkan ruang yang adil.
“Penjajahan hari ini bisa hadir melalui pola pikir dan sistem. Ketika kekuasaan hanya menguntungkan kelompok tertentu dan melupakan masyarakat kecil, maka semangat kemerdekaan menjadi kehilangan makna,” katanya.
Dakhori menilai pembangunan dan investasi merupakan kebutuhan bangsa, tetapi harus tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.
“Pertanyaan mendasarnya adalah pembangunan itu untuk siapa? Apakah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas atau hanya dinikmati segelintir kelompok?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahaya ketika pemegang kekuasaan mulai kehilangan empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, jarak antara elite dan rakyat dapat menjadi persoalan serius dalam kehidupan demokrasi.
“Kekuasaan yang sehat harus tetap memiliki kepekaan sosial. Jangan sampai jabatan membuat seseorang lupa bahwa mandat itu berasal dari rakyat,” tutur Dakhori.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah atau pemegang kekuasaan bukan bentuk kebencian terhadap negara, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi.
“Mencintai negara bukan berarti diam terhadap semua persoalan. Kritik justru diperlukan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar,” jelasnya.
Dakhori menyebut media, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengingat agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Menurutnya, kemerdekaan sejati tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan asing, tetapi juga ketika rakyat merasakan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Bangsa ini harus mewaspadai bukan hanya penjajahan dari luar, tetapi juga ketika mental penjajah tumbuh dari dalam diri bangsa sendiri,” pungkasnya.