Bagi desa yang memenuhi syarat minimal realisasi PBB-P2 sebesar 30 persen, Pemkab Kebumen menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) 2026 senilai Rp11,97 miliar kepada 397 desa.
Penyerahan secara simbolis dilakukan kepada perwakilan Desa Bocor, Kecamatan Buluspesantren; Desa Mergosono, Kecamatan Buayan; dan Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen.
Puluhan Ribu Data Kendaraan Belum Terdata
Pemkab Kebumen juga mendorong program Sengkuyung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi piutang sekaligus memperbaiki basis data kendaraan di tingkat desa.
Dari 40.384 unit kendaraan yang masuk dalam potensi, sebanyak 36.995 unit disebut belum terdata di tingkat desa.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan pengelolaan dan pemutakhiran data secara lebih masif agar potensi penerimaan PKB dapat digarap secara optimal.
KKPD Kebumen Masuk 10 Besar Jateng
Selain pajak, Gebyar Pajak Daerah juga menjadi momentum evaluasi penggunaan KKPD.
Implementasi transaksi non-tunai pemerintah daerah yang dimulai sejak Maret 2025 mengantarkan Kebumen berada di peringkat kesembilan di Jawa Tengah.
Pada 2026, realisasi transaksi KKPD mencapai Rp1,69 miliar melalui 33 perangkat daerah. Nilai tersebut terdiri atas transaksi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp1,002 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp696,59 juta.
Lilis meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan penggunaan KKPD.
“Transaksi keuangan pemerintah menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Wajib Pajak Teladan Diganjar Penghargaan
Gebyar Pajak Daerah 2026 ditutup dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak, perangkat daerah, kecamatan, hingga desa yang dinilai memiliki kinerja terbaik.
Wajib Pajak Teladan diberikan kepada CV Langit Cirebon untuk sektor reklame, RSUD Dr. Soedirman untuk air tanah, CV Giri Pundi Mas untuk MBLB, Darmono, S.H. untuk BPHTB, Pizza Hut Sarbini untuk PBJT makanan dan minuman, Trio Azana Style Hotel untuk PBJT perhotelan, PT Platinum Sinema untuk PBJT hiburan, Toserba Jadi Baru untuk PBJT parkir, serta PT PLN (Persero) UP3 Cilacap untuk PBJT tenaga listrik.
Sementara untuk implementasi KKPD tingkat dinas, penghargaan diberikan kepada BPKPD, Disdukcapil, Bapperida, dan Disarpus. Tingkat kecamatan diraih Kecamatan Prembun, Sempor, Rowokele, dan Bonorowo.
Pengelola data PKB terbaik diraih Desa Sitiadi, Kecamatan Puring.
Adapun desa dengan pelunasan PBB tercepat diberikan kepada Desa Surotrunan, Kecamatan Alian; Desa Donorojo, Kecamatan Sruweng; Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso; dan Desa Wonokromo.